• +(62) 297-040-61
  • info@amarlaw.id

Perizinan yang Koruptif

Perizinan yang Koruptif

Secara konstitusional, sesuai ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa negara dan pemerintah wajib untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Perizinan merupakan salah satu bagian dari kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan. Karena tugas pemerintah tidaklah hanya semata-mata mengurusi bidang pemerintahan saja. Tetapi turut serta melaksanakan kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan negara yaitu menjalankan pembangunan nasional.[1] Namun, rumitnya sistem birokrasi perizinan di Indonesia menjadi fokus permasalahan akan adanya ketidakpastian hukum. Bahkan pada praktik nya seringkali perizinan tersebut menjadi obyek dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam hal penyuapan.

Salah satu bentuk nyata terjadinya penyuapan terkait izin atau perizinan ini, dapat kita kaji dari kasus-kasus lalu seperti kasus suap dalam sektor pertambangan yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif, Nur Alam. Nur Alam dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena menerima sejumlah uang terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan surat persetujuan lainnya. Masih dalam sektor pertambangan, terdapat kasus suap yang juga melibatkan pemerintah daerah yakni Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal. Mustofa diduga menerima gratifikasi akibat mempersulit berberapa izin yang diminta oleh perusahaan, sehingga perusahaan pun terpaksa memberikan sejumlah uang agar perizinannya dipermudah. Lalu terdapat banyak kasus penyuapan perizinan di sektor kehutanan. Faktor-faktor seperti ketidakpastian kawasan hutan, rumitnya penerbitan izin, terlebih lagi pemberian izin untuk menguntungkan korporasi tertentu menyebabkan besarnya korupsi pada sektor kehutanan.

Selain itu terdapat kasus suap yang masih hangat diperbincangkan pada sektor pembangunan yakni mega proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi dan berberapa pejabat daerah lainnya. Diduga direktur operasional serta rekan dari Lippo Group memberikan suap untuk mengurus banyak perizinan di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, AMDAL, banjir, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas LH, Pemadam Kebakaran dan DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Suap pun menjadi satu-satu nya jalan dalam melancarkan proses kegiatan izin proyek dengan memperhalus jalannya penerbitan izin tersebut.

Tidak jelasnya sistem perizinan di Indonesia membuat banyak para pihak berkeinginan melakukan tindakan penyuapan. Faktor tersebut dapat dipengaruhi dari masih banyaknya instansi yang belum mengatur secara teknis kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu, terlebih dengan regulasi yang rumit dan juga tumpah tindih, minimnya pengawasan perizinan baik dari internal maupun eksternal atau masyarakat, serta lamanya proses penerbitan izin. Meskipun saat ini terdapat pemangkasan prosedur perizinan menjadi satu pintu dan prosedur izin dapat diajukan secara online, namun apabila tidak diiringi dengan transparansi dan pengawasan ketat, maka masih akan terdapat celah untuk melakukan tindakan suap. Tentunya tindakan ini dapat membawa kerugian bagi negara, masyarakat, serta sumber daya negara dalam hal lingkungan.

Dari sekian banyaknya kasus korupsi yang terjadi karena tingginya perizinan yang didapat melalui penyuapan, lantas hal yang dapat dipertanyakan ialah bagaimana nasib dari produk hukum yang didapat dari perbuatan melawan hukum atau melalui penyalahgunaan wewenang? Apakah izin tersebut masih sah dan dapat dipergunakan sebagai instrumen hukum atau tidak? Rupanya perizinan yang koruptif, dapat dibatalkan. Keputusan pemerintahan yang sah harusnya memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Kemudian, keputusan pemerintahan tersebut akan sah menurut hukum jika tidak mengandung kekurangan atau kecacatan yuridis didalamnya. Utrecht dalam doktrin hukumnya menyatakan kekurangan dan kecacatan yuridis yang dimaksud ialah adanya penipuan (bedrog), lalu adanya paksaan (dwang), ketiga adanya penyuapan (omkoping), terakhir ialah kekeliruan/kesalahan (dwaling).[2] Jika mengandung hal-hal diatas maka keputusan tersebut dapat menjadi tidak sah dan keputusan menjadi batal demi hukum.

Sesungguhnya KPK dan pemerintah berwenang untuk melakukan pembatalan keputusan tersebut. KPK memiliki kewenangan untuk mencabut sementara perizinan, lisensi, maupun konsesi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti permulaan melakukan tindak pidana korupsi saat perkara tersebut dalam proses pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar negara tidak mendapatkan kerugian lebih jauh terutama perizinan yang berada di sektor izin lingkungan, dan juga izin pertambangan. Kewenangan secara administratif ini tercantum dalam UU KPK Pasal 12 huruf G dan diterapkan pada individu ataupun korporasi yang memperoleh izin.[3] Berikutnya, setelah memang terbukti bahwa perizinan tersebut merupakan hasil tindakan penyuapan atau koruptif, pemerintah dapat berperan aktif melakukan perbaikan dan melakukan pembatalan terhadap keputusan yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada UU Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) huruf d tentang pemberian hak kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan pembatalan tersebut.

Akan tetapi harapan untuk dapat mencabut perizinan sementara untuk mencegah kerugian negara seminim mungkin, justru dapat menghambat perkembangan dalam hal investasi. Mayoritas pendanaan proyek-proyek yang disebutkan diatas tentunya memiliki nilai investasi yang tinggi dan melibatkan banyak pihak atau mitra perusahaan lainnya. Sehingga apabila perkara dengan dugaan suap yang masih dalam proses hukum dan tentunya membutuhkan waktu, jika ditambahkan dengan pencabutan izin sementara hanya akan menghambat jalannya kegiatan proyek dan menyebabkan kerugian bagi pengusaha, terutama bagi investor. Tak jarang pula, saat penetapan suatu korporasi atas dugaan tindak pidana pun terjadi, serngkali membawa stigma yang negatif terhadap korporasi dan berdampak pada merosotnya saham milik perusahaan sehingga kerugian korporasi pun tak terelakkan.[4]

Berberapa pengamat properti dan ekonomi berpendapat bahwa contoh yang dapat diambil ialah pada kasus suap Meikarta. Kasus suap dan kegiatan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Kegiatan investasi pun harus tetap berjalan guna membuka lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian. Di satu sisi, proses hukum pun tetap berlanjut. Suap yang terjadi hanyalah merupakan hasil dari buruknya iklim investasi yang ada di Indonesia.[5] Maka dari itu, penegakan hukum tidak hanya berpaku pada kepastiannya saja namun juga turut membawa aspek kemanfaatan. Sehingga diharapkan aparat penegak hukum harus cermat jika ingin menetapkan suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Dan sekiranya dapat menuntaskan proses hukum dan mengambil langkah hukum yang positif. Karena dalam suatu kegiatan perusahaan tentunya banyak melibatkan investor dan juga ribuan pekerja didalamnya, sehingga membutuhkan kepastian hukum itu sendiri.

Ketidakpastian hukum mengenai perizinan dan implementasi kebijakan menjadi penghalau terbesar dalam kegiatan investasi. Data dari Japan External Trade Organization (JETRO) pun menyatakan bahwa tiga kendala utama dalam berinvestasi di Indonesia salah satunya ialah ketidakpastian kebijakan pemerintah.[6] Lemahnya konsistensi pelaksanaan peraturan yang kini digadangkan sebagai proses reformasi hukum tetap menjadi agenda utama bagi pemerintah Indonesia. Proses harmonisasi peraturan dan menata sistem birokrasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga upaya jangka panjang ini diharapkan menciptakan sistem yang dapat meruntuhkan peluang praktik yang tidak terpuji layaknya suap. Dan diharapkan korporasi dapat menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

[1] H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

[2] Oce Madril, “Membatalkan Perizinan Koruptif” Kompas, 18 Desember 2018, hlm. 19.

[3] Ibid.

[4] Dimas Jarot Bayu, “Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi” (Online), tersedia di https://katadata.co.id/berita/2017/07/27/apindo-kpk-jerat-korporasi-ganggu-iklim-investasi. (3 Maret 2019)

[5] Panangian Simanungkalit, “Konsumen Meikarta dan Kepastian Investasi” (Online), tersedia di https://www.beritasatu.com/opini/6117-konsumen-meikarta-dan-kepastian-investasi.html (2 Maret 2019).

[6] Hilda B Alexander, “Laporan JETRO Sebut Infrastruktur Bukan Lagi Kendala Investasi” (Online), tersedia di https://properti.kompas.com/read/2019/02/28/142417721/laporan-jetro-sebut-infrastruktur-bukan-lagi -kendala-investasi (2 Maret 2019).

admin

Leave a Reply